KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memperkuat sinergi dengan pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Sebanyak 143 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikumpulkan dalam kegiatan sosialisasi pembinaan dan pengawasan yang digelar di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (14/7).
Kegiatan yang dibuka langsung Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, itu menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.
Dalam kesempatan tersebut, Mian mengajak seluruh pemegang IUP MBLB agar tidak hanya menjalankan kewajiban usaha, tetapi juga ikut berkontribusi mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bantu Rakyat.
"Harapan kami, kekayaan alam Bengkulu dapat memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui program Bantu Rakyat, seluruh elemen, termasuk pelaku usaha pertambangan, bisa bergotong royong membantu warga yang membutuhkan," ujar Mian.
Ia mengungkapkan, sejumlah perusahaan tambang telah lebih dulu menyisihkan sebagian pendapatannya melalui Baznas Provinsi Bengkulu sebagai bentuk dukungan terhadap program sosial pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha MBLB.
Menurut Rico, pemerintah ingin memastikan seluruh pemegang IUP semakin patuh terhadap kewajiban perpajakan dan retribusi daerah sehingga kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD terus meningkat.
"Kami berharap lahir komitmen bersama dari seluruh pemegang IUP agar kepatuhan terhadap kewajiban daerah semakin baik. Dengan begitu, sektor pertambangan tidak hanya menopang PAD, tetapi juga mampu bersinergi mendukung program Bantu Rakyat demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu," katanya.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Bengkulu berharap sektor pertambangan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan daerah sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. ***
