KABARDARING.ID - Momentum halal bihalal dimanfaatkan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP HIPKA) sebagai panggung strategis untuk memperkuat soliditas pelaku usaha sekaligus mendorong iklim investasi nasional tetap bergairah di tengah tekanan ekonomi global.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam forum yang digelar di Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, pengusaha Sandiaga Uno, Erwin Aksa, hingga perwakilan dari kalangan BUMN, lembaga investasi, dan analis ekonomi.
Ketua Umum BPP HIPKA periode 2022–2027, Kamrussamad, menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan ruang strategis untuk membangun optimisme dan kepercayaan dunia usaha.
“Kepercayaan adalah fondasi utama. Jika pelaku usaha yakin, maka investasi akan bergerak, bisnis berkembang, dan lapangan kerja akan terbuka,” ujarnya.
Ia menyebut, kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan penting, mulai dari pengamat ekonomi, direksi BUMN dan BLU sektor industri, hingga perwakilan parlemen dan anggota Kadin Indonesia. Sinergi lintas sektor ini dinilai krusial dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tengah ketidakpastian global, HIPKA menilai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sudah berada di jalur yang tepat. Respons cepat terhadap dinamika geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar.
Pemerintah sendiri terus memperkuat koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna memastikan kondisi sektor keuangan tetap terjaga.
Selain itu, stabilisasi nilai tukar rupiah juga dilakukan melalui intervensi Bank Indonesia, sementara kebijakan fiskal diarahkan untuk meredam dampak kenaikan harga energi global agar tidak membebani APBN.
Upaya lain yang didorong adalah penguatan transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT), sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
Di sisi domestik, pemerintah tetap mengandalkan APBN sebagai instrumen penyangga, dengan menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial serta dukungan bagi sektor industri terdampak.
Dalam jangka menengah, arah kebijakan difokuskan pada hilirisasi industri dan diversifikasi pasar ekspor ke negara non-tradisional guna meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
Dengan kombinasi kebijakan tersebut, pelaku usaha diharapkan tetap percaya diri dalam mengambil peluang investasi, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. ***
