KABARDARING.ID — Pemerintah menyiapkan sistem digital terpadu untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi benar-benar menyasar warga miskin yang berhak, sekaligus membuka akses usaha dan sumber pendapatan baru bagi kelompok rentan.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kerja sama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), yang menitikberatkan pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen utama percepatan pengentasan kemiskinan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, digitalisasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem semata, tetapi harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
“Kami siap berkolaborasi dengan BP Taskin karena ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Prioritas kerja sama akan difokuskan pada program-program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Meutya usai Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemkomdigi dan BP Taskin di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
Menurut Meutya, percepatan pengentasan kemiskinan menuntut kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam pengelolaan data dan sistem digital pemerintahan yang terintegrasi. Digitalisasi dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta ketepatan sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
“Kami sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian itu mutlak. Dalam konteks sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegasnya.
Meutya juga menambahkan, peran Kemkomdigi tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur dan sistem digital, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menilai sektor digital memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akses terhadap teknologi, menurutnya, membuka peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Budiman menjelaskan, BP Taskin tengah mengembangkan program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya. Program ini memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang berdampak positif bagi lingkungan dan komunitas.
“Warga yang berkontribusi positif akan mendapatkan Poin Amal Sosial yang dapat ditukarkan dan dimanfaatkan di dalam komunitasnya,” jelas Budiman.
Ia berharap Kemkomdigi dapat memberikan dukungan teknologi dalam implementasi program tersebut agar berjalan lebih efektif, terukur, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan sistem digital tidak hanya menjadi alat pendataan bantuan sosial, tetapi juga menjadi jembatan bagi warga miskin untuk mengakses peluang usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. ***
