Kritik Pedas Gubernur BEM FH UNIB: Militer Masuk Sipil, Demokrasi di Ujung Tanduk!
KABARDARING.ID – Kritik keras terhadap arah demokrasi Indonesia kembali mencuat dari kalangan mahasiswa. Gubernur BEM Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Bdikar Anumtiko, menilai Indonesia sedang menghadapi fase kemunduran demokrasi yang serius, bahkan menyebut generasi yang dahulu memperjuangkan Reformasi kini justru dituding ikut melemahkan demokrasi itu sendiri.
Dalam tulisan opininya bertajuk "Generasi yang Lahir di Ambang Kematian Demokrasi: Menggugat Generasi yang Membunuh Demokrasi", Bdikar mengulas perjalanan panjang gerakan mahasiswa sejak era Orde Lama hingga Reformasi 1998 yang berhasil menggulingkan rezim Presiden Soeharto dan membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka.
Menurutnya, semangat Reformasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar kini menghadapi ancaman baru. Ia menyoroti kondisi politik pasca-Pemilu yang dimenangkan pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bdikar menilai sejumlah kebijakan pemerintah memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil. Ia menyebut praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi persoalan serius yang dinilai bertentangan dengan cita-cita Reformasi.
Salah satu kritik yang disampaikan adalah terkait kondisi ekonomi masyarakat. Ia menyoroti melemahnya daya beli, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dinilai membebani anggaran negara.
Tak hanya itu, revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR pada Maret 2025 juga menjadi perhatian utama. Menurutnya, aturan tersebut membuka ruang lebih besar bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil dan memunculkan kekhawatiran lahirnya kembali praktik dwifungsi militer yang pernah menjadi kritik utama pada masa Orde Baru.
Dalam pandangannya, kondisi tersebut merupakan bagian dari fenomena yang dalam ilmu politik dikenal sebagai democratic backsliding atau kemunduran demokrasi. Ia mengutip pandangan sejumlah ilmuwan politik yang menyebut demokrasi modern sering kali melemah bukan melalui kudeta, melainkan secara bertahap melalui penguatan kekuasaan yang mengurangi fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Atas dasar itu, Bdikar menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penguatan pemberantasan korupsi, pengendalian harga kebutuhan pokok, evaluasi program-program yang dianggap membebani anggaran negara, serta penguatan kembali supremasi sipil sesuai semangat Reformasi 1998.
Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak bersikap pasif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan nilai-nilai demokrasi tetap terjaga.
"Sejarah sedang mencatat di pihak mana kita berdiri," tulisnya.
Tulisan tersebut sekaligus menjadi refleksi sekaligus seruan kepada generasi muda agar tetap kritis dalam mengawasi kebijakan publik dan menjaga demokrasi yang telah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya. ***