KABARDARING.ID – DPRD Kabupaten Kaur menyoroti masih rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025, tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta belum maksimalnya kontribusi sektor tambak udang terhadap kas daerah. Berbagai catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kaur Janudardi didampingi Wakil Ketua II Mardianto, S.AP., serta dihadiri Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala OPD, dan tamu undangan.
Tujuh fraksi DPRD, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PBB, NasDem, Kaur Bangkit Sejahtera, dan Fraksi Dewan Pengawas Pemerintah Pembangunan Kaur, menunjuk Rio Chandra, S.H. dari Fraksi PBB sebagai juru bicara penyampaian pandangan umum.
Dalam penyampaiannya, Rio Chandra terlebih dahulu mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kaur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Namun, fraksi-fraksi menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah, terutama terkait peningkatan PAD dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah sektor tambak udang yang dinilai memiliki potensi besar, tetapi belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Selain aspek penerimaan daerah, DPRD juga meminta pemerintah memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas tambak.
"Kami mengharapkan ketegasan dan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dari sektor tambak udang, sekaligus memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan yang terjadi di sektor tersebut," ujar Rio Chandra.
Selain itu, DPRD menilai tingginya SiLPA menunjukkan masih belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan. Fraksi-fraksi meminta pemerintah memperbaiki perencanaan anggaran agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih maksimal untuk pelayanan publik dan pembangunan.
DPRD juga merekomendasikan peninjauan kembali objek retribusi daerah, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pengusaha tambak udang agar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD turut mengusulkan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Tuba di wilayah Bintuhan yang kerap memicu banjir akibat penyempitan aliran sungai. Selain itu, fraksi-fraksi meminta peningkatan jalan hotmix di kawasan Padang Kelili, Desa Sinar Pagi, sepanjang sekitar 600 meter karena kondisinya rusak dan rawan kecelakaan.
Fraksi juga menyoroti capaian PAD Tahun Anggaran 2025 yang baru terealisasi sekitar Rp19 miliar atau 33,43 persen dari target lebih dari Rp59 miliar. Meski demikian, DPRD mengapresiasi adanya kenaikan dibanding realisasi PAD tahun sebelumnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan PAD dari berbagai sektor sejak awal kepemimpinan Bupati Gusril Pausi bersama dirinya.
Menurutnya, sektor tambak udang menjadi salah satu potensi yang terus didorong agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PAD yang bertugas mengidentifikasi, mengkaji, dan menggali seluruh potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal.
Abdul Hamid memastikan seluruh masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dan akan disampaikan kepada Bupati Kaur untuk ditindaklanjuti. Sementara jawaban resmi eksekutif terhadap pandangan umum fraksi akan disampaikan pada rapat paripurna lanjutan sesuai tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. ***
