KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menggenjot percepatan digitalisasi dan transaksi non-tunai melalui kegiatan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (13/4/2026), dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.
Dalam kesempatan tersebut, Herwan mengungkapkan posisi Bengkulu yang masih tertinggal dalam penilaian TP2DD. Saat ini, Bengkulu berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera.
“Ini menjadi perhatian serius. Kita harus bekerja lebih keras agar bisa meningkatkan peringkat,” tegasnya.
Menurut Herwan, salah satu kendala utama adalah masih rendahnya implementasi transaksi non-tunai di sejumlah daerah. Meski berbagai aplikasi telah dikembangkan, penerapannya belum maksimal.
“Masalahnya bukan di aplikasi, tapi pada kesiapan sumber daya manusia dan kebiasaan yang masih nyaman dengan cara manual,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa beberapa kabupaten dan kota di Bengkulu masih berada di kisaran 50 persen dalam penerapan transaksi non-tunai.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyebut TP2DD sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi dan mendorong digitalisasi keuangan daerah.
Ia mengungkapkan, tren transaksi digital di Bengkulu terus menunjukkan peningkatan. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 281.097 pengguna atau tumbuh 12,4 persen secara tahunan.
Sementara itu, volume transaksi QRIS tercatat mencapai 243.888 transaksi, meningkat sekitar 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi non-tunai semakin kuat,” jelas Wahyu.
Pemerintah daerah pun didorong untuk memperluas penggunaan transaksi non-tunai, termasuk dalam belanja daerah, perjalanan dinas, hingga pencairan anggaran guna meningkatkan transparansi dan menekan potensi penyalahgunaan.
Di tengah tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran, digitalisasi juga dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi pajak dan retribusi berbasis digital.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap seluruh daerah di Bengkulu mampu meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan inovasi digital demi mendorong pelayanan publik yang lebih modern dan efisien. ***
