KABARDARING.ID – Bupati Rachmat Riyanto secara resmi melantik Ayatul Mukhtadin sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Rapat Bupati (RRB), Senin (02/03/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tarmizi, Sekretaris Daerah Drs. Tomi Marisi, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Ketua TP PKK Susilo Damarini Rachmat, Ketua GOW Inarti Epakurwasi, Ketua DWP Widiawati Marisi, para Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Rachmat Riyanto menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan hasil dari proses panjang yang harus dilalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Pelantikan ini bukan proses yang singkat, melainkan melalui tahapan panjang dan harus menunggu persetujuan Mendagri. Pemerintah daerah harus taat pada regulasi dan aturan hukum yang berlaku dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam pelantikan pejabat,” ujar Bupati.
Ia menegaskan, pejabat yang baru dilantik akan segera dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab baru yang membutuhkan koordinasi intensif, khususnya dengan Sekretaris Daerah agar roda pemerintahan berjalan efektif dan selaras.
“Tugas-tugas baru sudah menanti dan banyak hal yang perlu dikoordinasikan, terutama dengan Sekda agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan selaras,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya optimalisasi koordinasi program dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bengkulu Tengah.
“Saya berharap koordinasi dengan program Baznas dapat dioptimalkan, sehingga Baznas bisa berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Usai pelantikan, Bupati Bengkulu Tengah juga menunjuk Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Adnan Kasidi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah guna mengisi kekosongan jabatan, sehingga pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan optimal.***
