×

Pencarian

Helmi Hasan Gandeng BPKP Pusat, Sinyal Kuat Pengetatan Pengawasan Keuangan Bengkulu

KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu mengirim sinyal tegas soal arah tata kelola keuangan daerah. Gubernur Helmi Hasan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat di Jakarta, Senin (26/1/2026), sebagai langkah memperketat pengawasan sekaligus menutup celah kebocoran anggaran sejak hulu.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Pusat BPKP itu bukan seremoni biasa. Kehadiran langsung Helmi Hasan mencerminkan pilihan politik anggaran: membuka ruang pengawasan lebih ketat demi memastikan belanja daerah benar-benar berorientasi pada manfaat publik, bukan sekadar serapan.

“Kerja sama ini bukan formalitas. Ini komitmen untuk membenahi tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Setiap rupiah harus berdampak nyata bagi masyarakat Bengkulu,” tegas Helmi.

Gubernur Helmi Hasan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat di Jakarta, Senin (26/1/2026)

Melalui kolaborasi dengan BPKP, Pemprov Bengkulu membuka pintu pendampingan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi program. Skema ini diharapkan mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus meningkatkan kualitas belanja dan efektivitas program pembangunan.

“Kami memilih diawasi dan didampingi. Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan di belakang hari,” ujar Helmi, menegaskan pendekatan antisipatif dalam pengelolaan anggaran.

Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh menilai kehadiran langsung Gubernur Bengkulu sebagai indikator keseriusan kepala daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia menyebut, tidak banyak kepala daerah yang secara langsung datang menandatangani MoU pengawasan keuangan dengan BPKP.

“Ketika gubernur hadir sendiri, itu menunjukkan niat baik dan komitmen kuat untuk membenahi pengelolaan keuangan daerah,” kata Ateh.

Ia menambahkan, kerja sama ini akan difokuskan pada sejumlah titik rawan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengawasan yang terintegrasi, BPKP berharap tata kelola keuangan daerah Bengkulu menjadi lebih efektif, efisien, dan patuh regulasi. ***