KABARDARING.ID – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU Kota Bengkulu mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain. Ia menilai PT Pertamina harus bertanggung jawab dan segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kondisi stok maupun distribusi Bio Solar di Bengkulu.
Menurut Teuku, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan bertanya-tanya ketika harus mengantre hingga berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM subsidi. Ia menyebut sikap tertutup Pertamina justru memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
"Yang pertama, Pertamina harus terbuka. Ini kan ulah Pertamina semua. Yang disalahkan kemudian pemerintah," tegas Teuku kepada KabarDaring.ID, Rabu (15/7/2026).
Politisi yang akrab disapa Teunku itu juga menilai alasan terganggunya distribusi akibat pendangkalan Alur Pelabuhan Pulau Baai sudah tidak relevan. Pasalnya, berdasarkan informasi dari PT Pelindo, proses pengerukan alur pelabuhan telah selesai.
"Kalau dulu alasannya alur pelabuhan. Sekarang alur katanya sudah selesai. Jadi buka saja berapa stok Bio Solar yang tersedia dan kenapa masih terjadi kelangkaan," ujarnya.
Ia mendesak PT Pertamina segera menggelar konferensi pers agar masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas mengenai kondisi pasokan BBM subsidi di Provinsi Bengkulu.
"Pertamina harus segera konferensi pers. Jangan diam. Masyarakat yang menanggung akibatnya," katanya.
Kelangkaan Bio Solar sendiri tidak hanya menyebabkan antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kendaraan yang mengantre hingga memakan badan jalan disebut menghambat akses menuju rumah, pertokoan, bengkel hingga tempat usaha di sekitar SPBU.
Seorang pemilik toko mengaku omzet usahanya menurun karena pelanggan kesulitan masuk akibat akses tertutup antrean kendaraan.
Sementara itu, warga lainnya, Yozel, mengaku harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain demi memperoleh Bio Solar. Ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
Di sisi lain, petugas SPBU Kebun Tebeng menjelaskan ketersediaan Bio Solar sepenuhnya bergantung pada pasokan yang dikirim Pertamina. Jika pasokan hanya sekitar 8 ton, pelayanan biasanya hanya berlangsung hingga siang hari. Sedangkan apabila pasokan mencapai 16 ton, pengisian dapat dilakukan dalam dua sesi hingga sore.
Sebelumnya, PT Pertamina bersama BPH Migas telah menambah kuota Bio Solar subsidi untuk Provinsi Bengkulu sebesar 1.588 kiloliter (KL) pada Juli 2026. Dengan tambahan tersebut, total kuota meningkat menjadi 107.246 KL atau sekitar 344 KL per hari.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pertamina, pasokan Bio Solar tidak mengalami gangguan. Menurutnya, antrean panjang lebih dipicu meningkatnya jumlah kendaraan yang beralih menggunakan Bio Solar karena selisih harga yang cukup jauh dibandingkan BBM non-subsidi seperti Dexlite.
Meski demikian, Rico tetap mengimbau perusahaan-perusahaan di Bengkulu agar menggunakan BBM non-subsidi sehingga kuota Bio Solar dapat lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi. ***
