KABARDARING.ID – Kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai makin panas! Nama besar pengusaha rokok, termasuk Bos rokok merek HS, Muhammad Suryo, yang juga anak Wakil Bupati Bengkulu Utara ikut terseret.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Muhammad Suryo bersama sejumlah pengusaha rokok lainnya memberikan uang kepada pejabat Bea Cukai terkait pengurusan cukai.
Rp5 Miliar Disita dari Safe House!
Dari hasil penggeledahan di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, penyidik KPK menemukan uang dengan nilai fantastis sekitar Rp5 miliar!
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan uang tersebut diduga berasal dari perusahaan-perusahaan yang mengurus cukai, tidak hanya rokok, tetapi juga minuman keras.
“Penyidik perlu mengonfirmasi praktik di lapangan terkait pengurusan cukai ini,” tegasnya.
Tak Hanya Satu Nama!
Selain Muhammad Suryo, KPK juga memanggil sejumlah pengusaha lain seperti Arief Harwanto dan Johan Sugiharto. Namun, tidak semuanya memenuhi panggilan pemeriksaan.
Kasus ini sendiri bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 4 Februari 2026 yang menyeret enam tersangka, yakni tiga dari pejabat Bea Cukai dan tiga dari pihak swasta.
Total Sitaan Capai Rp40,5 Miliar!
Dalam OTT tersebut, KPK menyita berbagai barang bukti mencengangkan, yakni Uang tunai berbagai mata uang, Logam mulia lebih dari 5 kilogram, dan Jam tangan mewah bernilai tinggi.
Modusnya Bikin Geleng Kepala!
Diduga terjadi “main mata” antara oknum Bea Cukai dan pihak swasta sejak Oktober 2025. Mereka disebut mengatur jalur impor agar barang tidak diperiksa secara fisik.
Akibatnya? Barang ilegal, palsu, hingga berkualitas rendah bisa lolos masuk ke Indonesia!
Sebagai balasan, pihak swasta diduga rutin menyetor uang setiap bulan sejak Desember 2025 hingga Februari 2026.
Masih Terus Dikembangkan!
KPK menegaskan kasus ini belum selesai. Penyidik masih mendalami aliran dana dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam skandal besar ini.
Siapa lagi yang bakal terseret? Publik kini menunggu langkah tegas KPK membongkar kasus yang berpotensi merugikan negara ini. ***
