KABARDARING.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia.
Rakor yang berlangsung pada Senin (2/3) tersebut menghadirkan perwakilan dinas pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas cakupan sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kendala dalam koordinasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat tercapainya pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas.
“Melalui rakor ini, kehadiran para kepala dinas yang diwakili oleh Kabag dan Kasubag SMP diharapkan dapat memastikan pelaksanaan kewenangan tidak berjalan tumpang tindih, ataupun berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” ujar Atip.
Ia juga menekankan bahwa setiap program pendidikan yang dirancang harus benar-benar berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Orientasi program tidak semata-mata pada penyerapan anggaran atau pelaksanaan kegiatan, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah.
Selain itu, rakor ini diharapkan mampu menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan sekaligus merumuskan solusi yang adaptif dan sesuai dengan kondisi daerah.
“Rapat koordinasi ini harus menghasilkan solusi. Koordinasi tanpa solusi hanya akan menjadi basa-basi,” tegasnya.
Atip menambahkan, rakor tahunan ini memiliki makna strategis dalam memperkuat layanan pendidikan di daerah, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah agar semakin bermutu, inklusif, dan berkeadilan.
“Rakor ini bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi harus berujung pada hadirnya pendidikan yang benar-benar bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kita semua,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Maulani Mega Hapsari, menjelaskan bahwa Rakor Direktorat SMP Tahun 2026 menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, unit pelaksana teknis di 34 provinsi, serta dinas pendidikan kabupaten/kota.
Menurutnya, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program, mengevaluasi capaian kinerja, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Rakor ini menjadi sarana penyamaan persepsi dan konsolidasi antara pusat dengan unit pelaksana teknis di 34 provinsi serta dinas pendidikan kabupaten/kota terkait program kerja tahun 2026,” jelas Mega.
Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat terbangun sinergi yang lebih kuat, komunikasi yang efektif, serta komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
Hasil dari rapat koordinasi ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta langkah tindak lanjut guna mendukung pencapaian pembangunan pendidikan yang lebih optimal di berbagai daerah. ***
