KABARDARING.ID — Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) resmi memulai rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Hari pertama Musrenbang digelar untuk Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Kepahiang, Rabu (4/2/2026).
Musrenbang Kecamatan Kabawetan dibuka langsung oleh Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, sementara Musrenbang Kecamatan Kepahiang dibuka oleh Wakil Bupati Kepahiang Ir. Abdul Hafizh.
Dalam arahannya, Bupati Zurdi Nata menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk menyusun arah pembangunan daerah berbasis kebutuhan riil masyarakat. Ia memaparkan sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi Kabupaten Kepahiang, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Di bidang pendidikan, Bupati mengungkapkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Kepahiang baru mencapai 8,37 tahun, masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun.
“Selama masa pemerintahan kami, upaya mengejar ketertinggalan ini terus dilakukan. Namun, peningkatan angka lama sekolah tidak hanya tanggung jawab pemerintah, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga harus terus didorong,” tegas Bupati.
Selain pendidikan, Bupati juga menyoroti usia harapan hidup sebagai indikator penting kualitas pembangunan manusia. Pada tahun 2024, usia harapan hidup di Kabupaten Kepahiang tercatat 72,41 tahun, masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Bengkulu yang mencapai 73,31 tahun.
Kondisi tersebut, menurut Bupati, menunjukkan perlunya penguatan layanan kesehatan dasar, terutama dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan sanitasi lingkungan, serta optimalisasi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
Tak kalah penting, Bupati turut menyinggung indeks pengeluaran per kapita sebagai gambaran standar hidup masyarakat. Pada 2024, indeks pengeluaran per kapita Kabupaten Kepahiang berada di angka Rp10,62 juta, masih di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu sebesar Rp11,73 juta, dan menempatkan Kepahiang di peringkat ketujuh se-Provinsi Bengkulu.
“Indeks pengeluaran per kapita merupakan indikator standar hidup layak. Karena itu, pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan harus menjadi prioritas perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas IPM Kepahiang,” ujarnya.
Melalui Musrenbang tingkat kecamatan ini, Bupati berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat dihimpun secara komprehensif dan menjadi dasar perencanaan pembangunan Kabupaten Kepahiang yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. ***
