KABARDARING.ID – Desa Bandung Jaya, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Perempuan Adat yang dihadiri delegasi dari berbagai negara di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin. Kegiatan ini mengusung tema “Membangun Kembali Ruang Bersama (Rebuilding The Commons)”.
Konferensi tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan peran perempuan adat dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang keluarga, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Perwakilan KEMENDUKBANGGA/BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara program pemerintah dengan komunitas adat, terutama perempuan sebagai aktor utama perubahan sosial.
Zamhari juga menyoroti pemanfaatan media sosial dan teknologi digital di era Society 5.0, di mana teknologi terintegrasi dengan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sosial. Ia mencontohkan praktik pelaporan digital yang dilakukan oleh kader Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) yang mayoritas adalah perempuan, sebagai sarana komunikasi langsung dari tingkat akar rumput hingga pengambil kebijakan.
“Perempuan adat memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan. Melalui teknologi, suara mereka kini bisa sampai langsung ke tingkat nasional,” ujar Zamhari.
Dalam kesempatan tersebut, Zamhari juga memaparkan capaian Provinsi Bengkulu dalam penurunan angka stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Bengkulu berhasil turun dari 20,2 persen menjadi 18,8 persen.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, termasuk kerja sama dengan berbagai komunitas dan organisasi masyarakat sipil.
Tak hanya memaparkan capaian, BKKBN Bengkulu juga menyampaikan enam strategi integrasi program dengan kearifan lokal masyarakat adat, yakni:
1. Program Generasi Berencana (GenRe) masuk ke desa adat.
2. Kampung KB sebagai pusat pembangunan keluarga.
3. Penguatan program Bina Keluarga lintas generasi.
4. Program DASHAT berbasis pangan lokal.
5. Pengembangan ekonomi produktif berbasis tradisi dan sumber daya lokal.
6. Layanan Keluarga Berencana berbasis hak asasi manusia yang menghormati nilai adat.
Zamhari menegaskan, Forum Komunikasi Kader Institusi Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan (FKK IMP) menjadi salah satu role model dalam penguatan peran perempuan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Menutup sambutannya, Zamhari menegaskan komitmen KEMENDUKBANGGA/BKKBN untuk terus menjadi mitra masyarakat adat.
“BKKBN berkomitmen mendengarkan suara perempuan adat dan memastikan program pemerintah berjalan seiring dengan upaya perlindungan hak atas tanah, sumber daya alam, dan budaya,” tegasnya.
Konferensi ini menjadi bukti bahwa dari desa di Bengkulu, suara perempuan adat mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan dan menggema hingga tingkat internasional. ***
