KABAR DARING — Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Bengkulu memasuki tahap paling krusial: penentuan dan pemantapan status lahan. Pemerintah Provinsi Bengkulu memilih jalur dialog dengan warga untuk memastikan proyek pendidikan strategis ini berjalan tanpa konflik dan tetap sah secara hukum.
Rapat pembahasan digelar di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (14/1), dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Bengkulu, Herwan Antoni, dengan melibatkan unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta perwakilan masyarakat.
Bagi Pemprov, Sekolah Rakyat bukan proyek biasa. Program ini merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun jalur pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Negara sudah menyiapkan anggaran, kementerian sudah menetapkan titik pembangunan, tugas kita di daerah adalah memastikan semua berjalan tertib, sah, dan tidak menyisakan persoalan,” ujar Herwan.
Lahan 9,3 Hektare di Sukarami Jadi Titik Nol
Lokasi Sekolah Rakyat Kota Bengkulu direncanakan berdiri di lahan sekitar 9,3 hektare di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar. Lahan tersebut telah melalui tahapan pematangan dan penetapan titik nol oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Namun Pemprov menyadari bahwa persoalan tanah selalu sensitif. Karena itu, warga yang memiliki catatan atau klaim historis diberi ruang menyampaikan kronologis dan bukti.
“Kita tidak menutup telinga. Semua klaim kita dengar, kita uji, dan kita putuskan melalui mekanisme hukum, bukan dengan paksaan,” tegas Herwan.
Target: Sekolah Beroperasi Tahun Depan
Pemerintah Provinsi menargetkan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu selesai tahun ini, sehingga pada tahun ajaran berikutnya dapat langsung beroperasi penuh.
Sementara menunggu gedung permanen rampung, kegiatan belajar SRMA 6 Kota Bengkulu saat ini sudah berjalan di Sentra Dharma Guna milik Kementerian Sosial.
Sekolah Rakyat mengusung sistem asrama penuh dengan biaya nol rupiah dari SD hingga SMA. Seluruh pembiayaan berasal dari APBN, didukung kolaborasi lintas kementerian dan mitra swasta.
Sekolah untuk Memutus Kemiskinan
Berbeda dari sekolah konvensional, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini terhalang biaya, lingkungan, dan akses. Meski model pendidikannya lebih personal dan adaptif, kurikulum dan ijazahnya tetap setara secara nasional.
Di Bengkulu, dua Sekolah Rakyat disiapkan: satu di Kabupaten Kaur, satu lagi di Kota Bengkulu. Pemerintah berharap proyek ini bukan hanya mencetak lulusan, tetapi menjadi alat pemutus rantai kemiskinan struktural.
Dengan membuka ruang dialog dan kepastian hukum, Pemprov Bengkulu ingin memastikan Sekolah Rakyat berdiri bukan hanya di atas tanah yang sah, tetapi juga di atas dukungan masyarakat. ***
