Kelurahan Malabero “Lumpuh”? Jabatan Kosong, Insentif Menunggak, Ambulans Hilang dari Wilayah Warga

KABARDARING.ID – Kekosongan jabatan di Kelurahan Malabero kini memicu keresahan warga. Kondisi tersebut mendorong Forum RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menggelar rapat koordinasi bersama pihak Kecamatan Teluk Segara untuk mendesak solusi cepat dari pemerintah.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Camat dan Sekretaris Camat Teluk Segara itu, perwakilan warga menyampaikan kekhawatiran serius terkait tidak adanya pimpinan definitif di kantor kelurahan. Situasi ini dinilai membuat pelayanan publik hingga pengelolaan anggaran menjadi tidak maksimal.

Permasalahan bermula dari kosongnya dua posisi penting di Kelurahan Malabero. Jabatan lurah diketahui sudah kosong selama dua bulan dan saat ini hanya dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh). Sementara posisi Sekretaris Lurah (Seklur) bahkan telah kosong selama 11 bulan sejak pejabat sebelumnya pensiun.

Ketiadaan pejabat definitif maupun pelaksana tugas disebut berdampak langsung terhadap proses administrasi dan pencairan anggaran. Akibatnya, sejumlah hak petugas di tingkat kelurahan belum dapat dibayarkan. Biaya Operasional (BOP), insentif RT/RW dan LPM dilaporkan menunggak selama tiga bulan. Honor petugas Linmas pun disebut belum diterima.

“Setidaknya jika belum ada pejabat definitif, segera tunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada pelayanan masyarakat,” ujar salah satu perwakilan forum dalam rapat tersebut.

Tak hanya soal jabatan dan anggaran, warga juga menyoroti hilangnya fasilitas layanan kesehatan di wilayah mereka. Mobil ambulans yang sebelumnya selalu siaga di Kantor Kelurahan Malabero kini disebut sudah tidak berada di lokasi dan dipindahkan ke kawasan Komplek Merah Putih.

Kondisi itu membuat warga kesulitan mendapatkan akses cepat terhadap layanan darurat medis. Mereka menilai keberadaan ambulans sangat vital, terutama dalam situasi mendesak.

“Ambulans itu fasilitas warga Malabero. Selama ini selalu siaga di kelurahan. Sekarang kondisi ini sangat menyulitkan ketika ada keadaan darurat,” ungkap salah seorang warga.

Melalui forum tersebut, RT/RW dan LPM Malabero menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak kecamatan, di antaranya segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk jabatan lurah dan sekretaris lurah agar roda administrasi kembali berjalan normal, dan melunasi tunggakan BOP serta insentif petugas yang belum dibayarkan selama tiga bulan.

Mengembalikan unit ambulans ke wilayah Malabero serta mengevaluasi operasionalnya agar pelayanan kesehatan warga tidak terganggu.

Warga berharap Pemerintah Kota Bengkulu segera mengambil langkah konkret dan tegas agar pelayanan publik di Kelurahan Malabero dapat kembali berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tidak terus terabaikan. ***