KPK Bongkar Cara Baru Lawan Korupsi: Bukan Soal Anggaran, Tapi Kreativitas Daerah
KABARDARING.ID – Di tengah kompleksitas pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menawarkan pendekatan tak biasa: melawan korupsi lewat ide kreatif yang dekat dengan masyarakat.
Melalui Program Pariwara Antikorupsi 2026, KPK mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meninggalkan cara-cara lama yang kaku dan mahal. Sebaliknya, yang dibutuhkan saat ini adalah gagasan segar yang mampu menyentuh publik dan membentuk kesadaran bersama.
Pesan ini menguat dalam Webinar Sosialisasi Program Pariwara Antikorupsi, Rabu (15/4). Satu hal menjadi benang merah, yakni perang melawan korupsi tak cukup hanya dengan penindakan, tapi harus dimulai dari membangun budaya jujur di tengah masyarakat.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa media komunikasi daerah kini memegang peran kunci dalam perubahan tersebut.
“Kami ingin media komunikasi Pemda menjadi instrumen menanamkan nilai kejujuran dan membentuk opini publik antikorupsi. Ide besar tak harus mahal, yang penting dampaknya nyata,” tegasnya.
Menurutnya, media daerah tidak lagi cukup hanya menjadi corong informasi formal. Lebih dari itu, media harus hidup, mampu membangun kesadaran, memengaruhi pola pikir, hingga mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Media komunikasi bukan sekadar saluran informasi, tapi alat membangun gerakan moral bersama,” tambahnya.
Dari Kampanye ke Gerakan Nyata
Di balik program ini, tersimpan tujuan yang lebih besar: memperkuat tata kelola pemerintahan dari dalam.
Tahun ini, Pariwara Antikorupsi memberi panggung lebih luas bagi pemda untuk menunjukkan bagaimana mereka membenahi sistemnya sendiri, yang dampaknya diharapkan menjalar hingga sektor usaha, termasuk BUMD.
“Program ini memberi peluang pemda memperkuat tata kelola. Dampaknya bisa langsung terasa, termasuk bagi BUMD,” jelas Wawan.
KPK juga mendorong kolaborasi lintas sektor. Mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga dunia usaha, agar pesan antikorupsi tidak berhenti di atas kertas.
Jadi Tolok Ukur Kepala Daerah
Sementara itu, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, mengingatkan bahwa program ini bukan sekadar soal kreativitas, melainkan cerminan keseriusan pemerintah daerah.
“Pariwara Antikorupsi menjadi ruang aktualisasi bagi daerah untuk mengampanyekan nilai integritas secara masif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kualitas kampanye yang dihasilkan akan menjadi indikator nyata komitmen kepala daerah dalam membangun budaya antikorupsi.
Serbu Media Sosial, Sasar Generasi Muda
Menariknya, kampanye kali ini tak lagi terpaku pada baliho atau iklan konvensional. KPK mendorong pemanfaatan media digital seperti TikTok dan Instagram untuk menjangkau generasi muda.
Kepala Satgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dian Rahmawati, memastikan seluruh pemda bisa terlibat.
“Semua pemerintah daerah bisa bergabung, nanti dikoordinir oleh kepala daerah masing-masing,” jelasnya.
Tak hanya itu, KPK juga akan menggelar workshop regional dan aktivasi langsung di lapangan, memastikan kampanye berjalan terarah dan berdampak.
Bukan Sekadar Kampanye, Tapi Gerakan
Optimisme KPK bukan tanpa alasan. Tahun sebelumnya, ratusan pemda terlibat, menjangkau puluhan juta masyarakat, dan menggerakkan ratusan ribu partisipan aktif.
Angka ini menjadi bukti bahwa pendekatan komunikasi yang tepat mampu membangun partisipasi publik secara luas.
Pada akhirnya, yang ingin dibangun bukan sekadar kampanye sesaat, melainkan gerakan bersama, yang tumbuh dari daerah, menyebar ke masyarakat, dan perlahan menjadi budaya.
“Mari kita optimalkan media komunikasi daerah untuk mengampanyekan perilaku antikorupsi secara serempak. Ini komitmen kita bersama untuk masa depan bangsa,” pungkas Wawan. ***