Pemprov Bengkulu Siapkan Haji 2026, Libatkan Media dalam Pengawasan Publik
KABARDARING.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2026 sekaligus mendorong peran aktif media dalam pengawasan publik. Hal ini dibahas dalam rapat Tim Percepatan Akses Daerah (TPAD) yang digelar di Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (6/4).
Rapat dipimpin Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khairil Anwar. Fokus utama pembahasan adalah kesiapan keberangkatan jemaah yang dijadwalkan mulai 24 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah provinsi memastikan proses pengadaan transportasi udara dari embarkasi antara menuju embarkasi penuh telah berjalan sesuai aturan. Namun, pelaksanaan tahun ini menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan kenaikan biaya penerbangan akibat meningkatnya harga bahan bakar pesawat (avtur) yang dipengaruhi kondisi global.
“Di satu sisi kita dituntut melakukan efisiensi anggaran, namun di sisi lain biaya transportasi mengalami kenaikan cukup signifikan,” ujar Khairil.
Meski begitu, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pelayanan kepada jemaah. Sejumlah opsi pembiayaan tengah dibahas bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar kebutuhan anggaran tetap terpenuhi.
“Yang jelas, keberangkatan jemaah harus tetap sesuai jadwal dan menggunakan transportasi udara,” tegasnya.
Selain urusan haji, rapat juga menyoroti pentingnya peran media dalam mendukung program pemerintah. Media diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas jalannya program pembangunan.
“Media memiliki posisi strategis, tidak hanya untuk publikasi, tetapi juga sebagai bagian dari kontrol sosial. Nantinya akan dirumuskan mekanisme yang tepat agar peran ini berjalan maksimal,” tambah Khairil.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.
“Kominfo akan terus meningkatkan transparansi informasi dan memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang luas dan akurat,” ujarnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, OPD, dan media, diharapkan penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah. ***