DPRD Lebong Jemput Bola ke Jakarta, Perjuangkan Dukungan Pusat untuk Program Sosial dan Regulasi Daerah
KABARDARING.ID – Komitmen memperkuat pembangunan daerah ditunjukkan langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Lebong. Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, bersama Wakil Ketua I Ahmad Lutfi, melakukan kunjungan kerja strategis ke sejumlah kementerian di Jakarta.
Kunjungan yang berlangsung pada 27 hingga 31 Januari 2026 itu menjadi langkah konkret DPRD Lebong dalam membangun sinergi dengan pemerintah pusat, terutama terkait dukungan program kesejahteraan sosial, penguatan regulasi daerah, hingga peluang bantuan anggaran.
Wakil Ketua I DPRD Lebong, Ahmad Lutfi, menjelaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri difokuskan pada penyelarasan arah pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, pembahasan juga mencakup penguatan legalitas peraturan daerah serta pendalaman tata kelola pemerintahan, termasuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
“Konsultasi ini penting agar setiap kebijakan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan regulasi pusat, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPRD Lebong juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial guna memastikan berbagai program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan maksimal di daerah. Fokus pembahasan meliputi sinkronisasi program penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, serta peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Selain memperkuat program yang sudah ada, DPRD Lebong juga mendalami berbagai program nasional terbaru yang berpotensi diterapkan di daerah, termasuk program prioritas pemerintah yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan ini sekaligus menjadi upaya DPRD Lebong untuk memastikan setiap inisiatif daerah mendapatkan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun pendanaan, demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lebong.
Langkah proaktif ini menunjukkan keseriusan DPRD Lebong dalam memperjuangkan kepentingan daerah, dengan membuka jalur koordinasi langsung ke pemerintah pusat sebagai mitra strategis pembangunan. ***