Cegah Disinformasi Digital, Menkomdigi: Humas Pemerintah Tak Boleh Lambat dan Salah
KABARDARING.ID — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi kunci utama dalam menghadang laju disinformasi di ruang digital yang semakin masif.
Menurut Meutya, pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi. Di tengah derasnya arus informasi, keterlambatan sekecil apa pun akan membuka celah bagi disinformasi untuk menguasai ruang publik.
“Sekarang kita tidak punya kemewahan memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026), dan dihadiri para Kepala Biro Humas kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.
Meutya mengungkapkan, tantangan humas pemerintah saat ini semakin kompleks seiring ketatnya kompetisi konten di media sosial. Dalam situasi tersebut, keberhasilan komunikasi publik tidak lagi diukur dari seberapa rapi pesan disusun, melainkan dari sejauh mana pesan itu benar-benar dipahami masyarakat.
“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga sebuah kegagalan,” ujarnya.
Lebih jauh, Meutya menekankan bahwa fungsi komunikasi publik bukan lagi sekadar pendukung kebijakan, melainkan bagian integral dari kepemimpinan negara. Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik.
Dalam menghadapi disinformasi yang bekerja secara sistematis dan berjejaring, Meutya mendorong penguatan kolaborasi antarlembaga. Ia menilai humas pemerintah tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus saling terhubung, berbagi data, dan merespons isu secara terkoordinasi lintas sektor.
“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” katanya.
Selain kolaborasi, Menkomdigi juga menyoroti pentingnya penguatan dan konsolidasi data internal sebagai fondasi komunikasi publik yang cepat dan akurat. Tanpa kesiapan data, humas akan selalu tertinggal dalam merespons isu yang sudah terlanjur berkembang di ruang publik.
“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa lagi menunggu pengumpulan data saat isu sudah membesar,” tegas Meutya.
Menutup arahannya, Meutya Hafid mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi, serta menyampaikan kebijakan publik dengan pendekatan yang beragam namun tetap satu arah.
“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri. Suaranya boleh beragam, gayanya bisa berbeda, tetapi arah dan tujuannya harus sama. Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun harus kita hadapi bersama,” pungkasnya. ***