KABARDARING.ID – Pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Perjanjian Kerja Sama Teknis di kantor Kemendikdasmen di Jakarta, Kamis (5/3/2026). Kolaborasi ini difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi sekolah serta pemulihan proses pembelajaran di daerah yang terdampak bencana.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pemulihan layanan pendidikan di daerah.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, karena situasi di lapangan tidak mudah. Namun kami percaya upaya ini dapat diatasi bersama,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan anak-anak di daerah terdampak bencana dapat kembali menikmati layanan pendidikan secara optimal seperti sebelum bencana terjadi.
Menurutnya, dari total 4.922 sekolah yang terdampak bencana, seluruh kegiatan belajar mengajar kini telah kembali berjalan.
“Alhamdulillah dari total 4.922 sekolah yang terdampak bencana, saat ini proses pembelajaran sudah berjalan normal 100 persen. Mayoritas kegiatan belajar mengajar bahkan sudah kembali dilakukan di sekolah asal,” jelasnya.
Meski demikian, sebagian kecil proses pembelajaran masih dilakukan secara sementara, seperti menggunakan ruang kelas darurat atau menumpang di sekolah lain.
Pemerintah juga tengah mempercepat revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan berat agar siswa dapat kembali belajar dengan fasilitas yang lebih layak.
Fajar menambahkan bahwa langkah ini juga merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memprioritaskan revitalisasi pendidikan pada tahun 2026.
“Revitalisasi pendidikan tahun ini difokuskan pada tiga hal utama, yaitu sekolah rusak berat, sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta sekolah yang terdampak bencana,” katanya.
Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah yang rusak dapat diselesaikan pada Oktober 2026.
Sementara itu, Asisten Teritorial TNI AD, Mayjen Rachmad Zulkarnaen, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung percepatan rehabilitasi sekolah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta satuan kewilayahan.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sekolah nantinya akan melibatkan jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) di wilayah terdampak.
“Penandatangan kontrak dengan Kemendikdasmen nantinya dilanjutkan ke wilayah. Dalam hal ini Kodam di tiga provinsi terdampak akan turut melaksanakan kegiatan rehabilitasi sekolah,” ujarnya.
Kerja sama antara Kemendikdasmen dan TNI AD, lanjutnya, telah terjalin sejak tahap awal, mulai dari proses survei hingga penentuan teknis pembangunan kembali sekolah.
Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah menyebabkan kerusakan besar pada sarana pendidikan.
Tiga provinsi yang terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat 3.966 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengalami kerusakan akibat bencana,” jelas Gogot.
Melalui kerja sama dengan TNI AD, pemerintah akan melakukan rehabilitasi terhadap 267 satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat maupun membutuhkan relokasi.
Pelibatan TNI dinilai strategis karena memiliki kemampuan mobilisasi logistik, dukungan konstruksi lapangan, serta pengalaman menangani pembangunan infrastruktur di wilayah sulit dijangkau.
Pemerintah berharap upaya kolaboratif ini dapat memastikan pemulihan layanan pendidikan berlangsung lebih cepat sehingga para siswa dapat kembali belajar di ruang kelas yang aman dan layak.
