KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar dialog strategis bertajuk Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (25/2).
Forum ini menjadi langkah konkret menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi mendukung target nasional penurunan emisi serta memperkuat ketahanan iklim melalui sinergi lintas sektor.
Menuju Net Zero Emissions 2060
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. T. Sambodo, menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon merupakan bagian dari strategi besar menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat.
“Pembangunan rendah karbon bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi transformasi ekonomi hijau yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan agenda ini sangat ditentukan oleh implementasi di daerah. Dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD hingga APBD harus mengintegrasikan prinsip pembangunan rendah karbon agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
DPRD: Jangan Sampai Indonesia Emas Jadi Indonesia Cemas
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Ia menilai isu perubahan iklim sangat relevan bagi Bengkulu yang masyarakatnya banyak bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi jangan sampai pembangunan mengorbankan lingkungan. Jangan sampai Indonesia Emas 2045 berubah menjadi Indonesia Cemas,” ujarnya.
Komitmen Daerah Sudah Berjalan
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, mewakili Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa Pemprov telah menindaklanjuti komitmen nasional melalui nota kesepahaman dengan Kementerian PPN/Bappenas pada 15 Agustus 2023.
Tak hanya itu, Pemprov juga telah menetapkan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 sebagai landasan kebijakan daerah.
“Kita harus menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan agar manfaatnya dirasakan generasi sekarang dan mendatang,” tegasnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Dialog ini menegaskan satu hal: transformasi menuju ekonomi hijau tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi multipihak pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, agar Bengkulu mampu mempercepat pembangunan rendah karbon yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Dengan komitmen yang semakin solid, Bengkulu diharapkan bukan hanya menjadi bagian dari target nasional, tetapi juga contoh daerah yang berhasil memadukan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. ***
