KABAR DARING – Kepemimpinan Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri Thobari, kembali mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Provinsi Bengkulu melakukan audiensi dengan Bupati Rejang Lebong di Rumah Dinas Bupati, Sabtu (24/1/2026), guna membahas pembentukan Dewan IAPA Bengkulu sekaligus mengundang Bupati sebagai narasumber Seminar Nasional Kebijakan Pembangunan Daerah.
Audiensi yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut berjalan hangat dan konstruktif. Tim IAPA Bengkulu terdiri dari dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Bengkulu (UNIB) dan Universitas Hazairin (Unihaz), yakni Suratman, Jatmiko Yogo Priatno, S.IP., M.Si., Dr. Alexander, dan Hernowo Novianto. Turut hadir Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari Bahrun.
Perwakilan IAPA Bengkulu, Dr. Alexander, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan meminta kesediaan Bupati Rejang Lebong menjadi narasumber Seminar Nasional bertema Kebijakan Publik dalam Pembangunan Daerah yang akan digelar di Universitas Bengkulu pada 2 Februari 2026.
“Pak Bupati kami nilai memiliki praktik kebijakan publik yang responsif dan humanis. Cara beliau menggerakkan birokrasi dari bawah dengan kontrol publik merupakan contoh konkret yang layak dibedah dan dibagikan ke daerah lain,” ujar Alexander.
Ia menambahkan, seminar nasional tersebut direncanakan akan dihadiri Gubernur Bengkulu, para bupati dan wali kota, serta akademisi dari enam perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Administrasi Publik, yakni UNIB, Unihaz, Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), STIA, Universitas Ratu Samban (Unras), dan Universitas Dehasen.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Rejang Lebong H. M. Fikri Thobari menyambut positif rencana pembentukan Dewan IAPA Bengkulu maupun pelaksanaan seminar nasional tersebut. Ia menyatakan siap berbagi pengalaman terkait kebijakan dan inovasi pelayanan publik yang telah dijalankan di Kabupaten Rejang Lebong.
“Kami menyambut baik agenda IAPA ini. Saya siap menyampaikan materi terkait kebijakan pelayanan publik yang selama ini kami jalankan,” tegas Bupati.
Bupati Fikri juga mengungkapkan bahwa salah satu pendekatan pelayanan publik yang diterapkannya adalah membuka saluran komunikasi langsung dengan masyarakat melalui media sosial dan WhatsApp selama 24 jam.
“Masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan dan laporan. Fakta di lapangan, sekitar 95 persen laporan masyarakat itu benar, sehingga sangat membantu kami dalam mengambil keputusan cepat dengan menggerakkan OPD terkait,” jelasnya.
Melalui mekanisme tersebut, Bupati Fikri mengaku dapat memantau kondisi desa dan kelurahan di Rejang Lebong secara real time. Masyarakat pun, menurutnya, berperan sebagai pengawas sosial bagi jalannya pemerintahan daerah.
Ia mencontohkan laporan warga terkait seorang lansia yang tinggal di rumah tidak layak huni dan dalam kondisi sakit. Informasi yang masuk melalui WhatsApp tersebut langsung ditindaklanjuti dengan menurunkan Baznas dan Dinas PUPR untuk memberikan bantuan.
“Tanpa laporan masyarakat, informasi seperti ini sering tidak sampai ke kami. Karena itu, saluran komunikasi langsung sangat efektif,” tambahnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga menjalankan program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di wilayah perdesaan.
“Melalui Bunga Desa, masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan kebutuhan secara langsung tanpa sekat birokrasi. Ini efektif untuk memahami persoalan riil di desa,” pungkas Bupati.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi dalam mendorong kebijakan publik yang lebih responsif, partisipatif, dan berpihak kepada masyarakat. ***
