Pemprov Bengkulu Bantah Isu Mesum Seret Biro Umum, Fokus Perketat Disiplin ASN dan Genjot Efisiensi
KABARDARING.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu akhirnya angkat bicara terkait isu dugaan mesum ASN yang menyeret Biro Umum. Lewat klarifikasi resmi, pemda menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak terbukti berdasarkan hasil penelusuran internal.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan bahwa seluruh unsur di lingkungan Biro Umum telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Mulai dari pimpinan biro hingga staf yang disebut dalam pemberitaan telah menjalani proses klarifikasi.
“Hasilnya, tidak ada satu pun yang mengakui ataupun mengetahui hal yang dituduhkan. Semua sudah dituangkan dalam berita acara resmi,” tegasnya saat konferensi pers di Kantor Gubernur, Jumat (27/3).
Dalam kesempatan itu, Herwan didampingi Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, serta Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Rusmayadi.
Pemprov menegaskan komitmen menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mengingatkan seluruh pegawai untuk menjauhi praktik yang berpotensi mencoreng nama institusi.
Pemerintah juga membuka ruang pelaporan bagi masyarakat, dengan menekankan bahwa setiap aduan harus disampaikan melalui mekanisme resmi agar dapat diproses secara objektif.
“Silakan laporkan jika ada bukti. Kami jamin kerahasiaan pelapor dan akan menindak tegas jika terbukti,” lanjutnya.
Meski isu tersebut dibantah, pemerintah daerah memastikan proses penelusuran tetap berjalan untuk menggali kemungkinan adanya informasi tambahan dari pihak lain.
Di sisi lain, Pemprov Bengkulu tengah mengakselerasi langkah penataan anggaran daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menargetkan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027.
Sejumlah strategi mulai diterapkan, mulai dari pembatasan penerimaan pegawai baru, pengendalian mutasi masuk, hingga penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan target tersebut tercapai.
“Beberapa simulasi sudah disusun. Tinggal bagaimana kombinasi kebijakan yang dipilih agar target bisa dicapai secara realistis,” jelasnya.
Tak hanya menekan belanja, peningkatan pendapatan daerah juga menjadi fokus untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Selain itu, Pemprov Bengkulu mulai mendorong penghematan energi di lingkungan kerja ASN, termasuk penggunaan bahan bakar minyak dan listrik. Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi menyeluruh di tengah dinamika ekonomi dan isu energi global.
Dengan kombinasi klarifikasi internal dan pengetatan kebijakan anggaran, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus adaptif menghadapi tantangan ke depan.***