Pemprov Bengkulu Dorong Wakaf Produktif, LKS-PWU dan CWLD Resmi Diluncurkan
KABARDARING.ID - Bengkulu kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Hal itu ditandai dengan peluncuran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan program Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang digelar di Bank Fadhila, Kamis (26/2), sekaligus dirangkaikan dengan agenda buka puasa bersama.
Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam mendorong optimalisasi wakaf uang agar lebih produktif dan berdampak luas bagi masyarakat. Melalui skema CWLD, dana wakaf ditempatkan dalam deposito syariah sehingga nilai pokok tetap aman, sementara imbal hasilnya disalurkan untuk mendukung program sosial, pendidikan, hingga penguatan ekonomi umat.
Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi, menilai inovasi tersebut sebagai langkah konkret membangun sistem keuangan syariah yang inklusif.
“Wakaf tidak lagi dipandang sebatas amal ibadah konvensional, tetapi dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan agar manfaatnya semakin luas,” ujarnya.
Direktur Utama Bank Fadhila, Dendy Prasetya, menegaskan bahwa kehadiran CWLD merupakan terobosan layanan perbankan syariah di Bengkulu. Menurutnya, skema ini mengintegrasikan aspek spiritual dan ekonomi dalam satu instrumen keuangan yang aman serta produktif.
“CWLD menghadirkan solusi investasi sosial yang berorientasi pada keberlanjutan. Ini bukan hanya soal pertumbuhan sektor keuangan, tetapi juga tentang dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bagian dari implementasi program, dilakukan pula penyerahan imbal hasil wakaf BMM bersama Bank Fadhila Bengkulu Seri 01 dalam bentuk Al-Qur’an Braille kepada penyandang tunanetra. Kegiatan tersebut menjadi simbol bahwa pengelolaan wakaf produktif mampu menghadirkan manfaat langsung dan menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Dengan peluncuran ini, Pemprov Bengkulu berharap penguatan ekonomi syariah tidak hanya menjadi wacana, melainkan gerakan nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara adil dan berkelanjutan. ***